Pemerintah Pastikan Tambah Pos Subsidi

Pemerintah memastikan tidak akan mengubah pola belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan telah mengesahkan pelaksanaan APBN-P 2017, realisasi APBN 2018 semester I, dan prognosis APBN 2018 semester II. “Perubahan hanya terjadi pada pos subsidi, APBN tahun ini dalam situasi positif,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sri memastikan semua kementerian dan lembaga pemerintah bisa menjalankan fungsi anggarannya sesuai dengan rencana. Dia tak menutup kemungkinan bakal ada perubahan pola belanja. Untuk tahun depan, kata Sri, pemerintah bakal meningkatkan porsi belanja yang berfokus pada infrastruktur dan sumber daya manusia, khususnya kesehatan dan pendidikan.

baca juga : http://sa-mbec.org/macam-macam-genset-di-kota-jogja-dan-bali/

Sebelumnya, Sri mengatakan bakal ada penghematan belanja pemerintah pusat yang kurang efektif untuk dijadikan tambahan belanja modal Rp 34 triliun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memfokuskan program bantuan sosial (bansos) dan infrastruktur pada anggaran 2019.

Bantuan sosial program keluarga harapan bakal ditambah dari Rp 41,3 triliun menjadi Rp 59,43 triliun. Menurut Bambang, bantuan sosial menjadi andalan pemerintah agar target kemiskinan 9 persen tercapai. Untuk infrastruktur fisik, pemerintah bakal berfokus pada pembangunan sekolah, sanitasi, irigasi, dan pembangunan kamar mandi layak.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berpotensi meningkat anggarannya karena menjadi penanggung jawab pembangunan fisik program multisektoral tersebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan tol tetap menjadi prioritas.

Pembangunan akan dikebut jika proyek tersebut tak memiliki masalah, seperti dalam pembebasan lahan, dan rangkaian ruas jalan tol sudah dikerjakan sejak lama. “Trans Jawa Merak Pasundan, misalnya, tahun depan sudah tersambung 920 kilometer,” kata Basuki. Dia mengatakan sedang berupaya membentuk unit kerja bersama kementerian terkait untuk program pembangunan fisik multisektoral.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah juga bakal memfokuskan pembangunan bandara sebagai penunjang program prioritas pariwisata. Pemerintah mengandalkan pariwisata untuk menangkal efek eksternal yang membuat nilai tukar tidak pasti. “Impor juga dibatasi.

Masalah negeri ini yang paling besar ada pada defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan,” kata Jokowi. Hingga akhir tahun, defisit transaksi berjalan Indonesia diprediksi berada pada kisaran aman, yakni sekitar US$ 25 miliar. “Asal impornya barang-barang kebutuhan infrastruktur yang tidak ada produksinya di dalam negeri,” ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.